Artikel dan Tips - Image Bali Arsitek & Kontraktor
Artikel dan Tips - Image Bali Arsitek & Kontraktor

Aturan Perda Bangunan Tinggi di Bali

Aturan Perda Bangunan Tinggi di Bali
Seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah kekuasaan NKRI. Wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah daerah. Setiap daerah tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, maka perlu dibuatlah sebuah peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.
Seperti halnya Bali. Pulau yang letaknya berada di Indonesia bagian tengah ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut yang membuat Bali lain dari tempat lainnya. Maka, pemerintah daerah Bali juga telah membuat peraturan daerah (perda)nya sendiri. Peraturan tersebut mencakup berbagai hal termasuk dalam hal membuat bangunan di Bali.

Bangunan yang ada di Bali telah diatur dalam sebuah perda agar lebih tertib dan rapi. Setiap pendirian bangunan di Bali mensaratkan aturan tersebut. Mulai dari ijin mendirikan bangunan hingga sampai ke peraturan membangun bangunan tinggi di Bali. Lalu, seperti apakah peraturan tersebut?

Menurut perda Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali, sebuah bangunan tidak boleh memiliki ketinggian lebih dari 15 meter. Hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk membatasi jumlah penduduk agar tidak melebihi kapasitas mengingat wilayah Bali yang relative sempit dan terbatas. Selain itu, ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat Bali yang sangat peduli akan tata ruang dan kebudayaan yang sangat melekat di antara mereka.

Bagi kebanyakan masyarakat Bali, bangunan yang tinggi kuranglah diterima. Mereka menganggap bahwa tatanan ruang yang ada yang telah mereka miliki sejak turun temurun masih dirasakan kenyamanannya. Selain itu, bangunan tinggi kurang begitu menarik bagi kebanyakan dari mereka serta mengganggu keindahan. Maka, tak heran jika bangunan hotel, resort, rumah sakit, sekolah, dsb. yang ada di Bali mempunayi jumlah tingkat yang bisa dihitung dengan jari.

Namun demikian, kini telah hadir wacana baru untuk mengkaji peraturan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa perlu merevisi peraturan tersebut untuk menjaga keseimbangan lingkungan.  Peraturan yan saat ini berlaku dianggap akan berpotensi membuat pembangunan di Bali arahnya menjadi horizontal. Padahal, pembangunan yang seperti ini akan merubah landscape yang ada. Yang dikhawatirkan adalah adanya pengalihan fungsi lahan vital seperti lahan pertanian, kehutanan, tempat yang dianggap suci, dsb. Jika hal ini sudah terlanjur dilakukan, maka akan sulit untuk mengembalikannya serta membutuhkan proses yang lama untuk mengembalikan lahan menjadi produktif lagi.

Jika wacana mengenai revisi peraturan pembatasan bangunan tinggi jadi dilaksanakan, maka kemungkinan besar bahwa akan muncul bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi, bangunan yang masuk dalam wacana untuk diperbolehkan tinggi bukanlah banguan komersil melainkan bangunan yang ditujukan demi kepentingan umum untuk masyarakat itu sendiri. Bangunan seperti itu misalnya saja adalah rumah sakit, gedung pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dsb. Selain itu, kemungkinan akan zonasi wilayah juga diterapkan. Jadi, tidak semua wilayah dapat dibangun bangunan yang tinggi seperti yang dimaksud.

Maka dari itu, jika ingin membangun sebuah bangunan di Bali yang mempunyai kapasitas yang besar, maka dibutuhkan desain ruangan yang tepat sebelum melakukan pembangunan. Desain ruangan yang fungsional akan jauh lebih efketif. Selain itu, penggunaan lahan yang luas menjadi salah satu jalan agar bangunan yang ada dapat menampung banyak orang. Namun, hendaknya juga tetap memikirkan keseimbangan alam dan budaya yang ada di Bali agar keharmonisan tetap terjaga. Jika keharmonisan terjaga, maka hubungan antara pengguna bangunan dengan masyarakat sekitar juga terjalin dengan baik.
Artikel Lainnya :