Artikel dan Tips - Image Bali Arsitek & Kontraktor
Artikel dan Tips - Image Bali Arsitek & Kontraktor

Jenis Sertifikat Tanah

Jenis Sertifikat Tanah
Setiap pemilik bangunan atau tanah, pada umumnya selalu punya sertifikat tentang kepemilikan lahan yang digunakan atau dimilikinya itu. Menurut undang-undang kepemilikan tanah yang ada di Indonesia, ada lima jenis sertifikat tanah yang diakui legalitasnya. Lima jenis legalitas tanah tersebut yang pertama adalah hak milik.

Yang dimaksud dengan hak milik yaitu hak kepemilikan dan pemakaian yang tidak punya jangka waktu tertentu. Jadi jika punya sertifikat ini artinya adalah pemegangnya punya hak sepenuhnya terhadap tanah yang dikuasainya. Hak jenis ini hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Jadi warga negara asing tidak dapat mendapatkannya meski dia punya kemampuan untuk membeli atau mengambil alih kepemilikan tanah dari pihak lain.

Selain warga negara, badan hukum Indonesia juga bisa mendapatkannya misalnya yayasan atau perusahaan dan sebagainya sepanjang bisa memenuhi beberapa ketentuan. Tapi hak kepemilikan secara penuh ini bisa hilang karena beberapa sebab. Misalnya bencana alam yang mengakibatkan tanah tersebut hilang dan sebagainya atau dengan alasan tertentu diambil alih oleh negara. Jika ingin mengajukan kredit di bank, sertifikat hak milik ini bisa dijadikan sebagai tanggungan.

Yang kedua adalah Hak Guna Usaha atau HGU. Yaitu tanah yang dikuasai negara namun dapat dipakai oleh pihak tertentu atau perusahaan untuk pemberdayaan tanah tersebut. Misalnya untuk peternakan, pertanian, perikanan dan sebagainya. Luas tanah yang bisa dijadikan sebagai HGU minimal lima hektar namun tidak boleh lebih dari 25 hektar. Sedangkan lamanya maksimal 25 tahun namun dalam jangka waktu tersebut HGU bisa dialihkan ke pihak lain. Sertifikat HGU ini juga bisa dijadikan jaminan kredit.

Selain karena habis jangka waktu pemakaiannya, HGU bisa dihapus karena ada syarat tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh pemegang HGU atau bisa juga karena pemegang tersebut memang sengaja melepas hak HGU yang dimiliki. Dengan alasan untuk kepentingan umum atau karena ditelantarkan maupun hilang karena bencana, HGU bisa dihilangkan oleh pemerintah.

Sertifikat ketiga adalah Hak Guna Bangunan atau HGB, yaitu hak untuk membuat bangunan dan memilikinya di atas lahan yang bukan punyanya sendiri dan jangka waktunya paling lama adalah tigapuluh tahun. Seperti HGU, HGB juga bisa dialihkan pada pihak lain. Obyek dari HGB antara lain yaitu tanah yang dipunyai secara langsung oleh negara atau tanah milik pribadi atau badan hukum dan digunakan oleh pihak lain dengan perjanjian tertentu.

Dan tidak berbeda dengan HGU, HGB juga bisa hilang karena jangka waktunya sudah habis atau pemilik tidak bisa memenuhi syarat sesuai perjanjian. Pemakaian demi kepentingan umum atau bencana dank arena ditelantarkan juga bisa menghilangkan hak atau sertifikat HGU ini.

Yang keempat adalah sertifikat hak pakai. Yang dimaksud dengan hak pakai yaitu hak memakai atau mengambil hasil tanah yang dimiliki negara atau pihak lain yang memberi kuasa pada pihak kedua melalui perjanjian yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Jadi bukan perjanjian sewa menyewa.

Selain warga negara Indonesia, orang asing atau badan hukum yang didirikan menurut undang-undang Indonesia dan berkedudukan atau bermukim di sini bisa memiliki sertifikat jenis ini. Tapi bila mau dialihkan harus diketahui oleh pemilik tanah atau pejabat yang berwenang jika lahan itu merupakan tanah negara.

Yang terakhir yaitu hak sewa untuk bangunan. Sertifikat ini bisa dimiliki oleh pribadi atau badan hukum yang punya hak sewa. Jadi pemilik sertifikat dapat memakai tanah dengan tujuan untuk mendirikan bangunan. Tapi sebelumnya harus ada perjanjian sewa menyewa dan pengguna tanah harus membayar kompensasi pada pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Sebenarnya ini bukan merupakan sertifikat, namun merupakan bentuk pernjanjian sewa menyewa tanah.

Sumber gambar : http://solorayaonline.com

 

Artikel Lainnya :